I. UMUM

Untuk memberitahukan keberadaan organisasi sebagaimana yang diatur Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 33 tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri  dan Pemerintah Daerah, Ormas menyampaikan pemberitahuan itu secara tertulis dengan surat pengantar :

–   Ditujukan kepada Yth. Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

–   Perihal surat : Permohonan Pendaftaran Ormas/LSM

–   Surat ditandatangani oleh Pengurus Ormas/LSM. ( Ketua dan Sekretaris )

II. KHUSUS

Selain syarat umum tersebut di atas, pemberitahuan keberadaan organisasi juga harus memenuhi syarat – syarat khusus sebagai berikut :

  1. Akte Pendirian yang dinotariskan.
  2. Anggaran Dasar ( AD ) dan Anggaran Rumah Tangga ( ART ) yang dinotariskan.
  3. Program Kerja Jangka Pendek, Jangka Panjang.
  4. Surat Keputusan tentang Susunan Pengurus Ormas/LSM ( lengkap ) yang sah sesuai AD dan ART.
  5. Riwayat Hidup ( Biodata ) Pengurus harian :
  6. Ketua.
  7. Sekretaris. ( atau sebutan lainnya )
  8. Bendahara.

Masing masing Riwayat Hidup ( Biodata ) dilampiri selembar pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm terbaru dalam 3 ( tiga ) bulan terakhir.

  1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Pengurus Ormas/LSM.
  2. Mengisi Formulir Isian dan Data Lapangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
  3. Keberadaannya paling sedikit memiliki Surat Keterangan Terdaftar ( SKT )  25 % dari jumlah Kab/Kota (9 Kab/Kota ).
  4. Surat Keterangan Domisili Organisasi dari Kepala Desa/Lurah/Camat.
  5. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) Organisasi
  6. Selembar Foto tampak depan Kantor Sekretariat Organisasi yang memuat papan nama.
  7. Keabsahan kantor atau sekretariat ORmas/LSM dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola;
  8. Surat pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi, tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu, tidak terjadi konflik kepengurusan, nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain, sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan orkemas setiap akhir tahun dan bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi  dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
  9. Rekomendasi dari kementerian agama untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
  10. Rekomendasi dari kementerian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  11. Rekomendasi dari kementerian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk orkemas serikat buruh dan serikat pekerja; dan
  12. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk orkemas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat.

Formulir dapat diunduh disini