ganjar-pranowoSemarang – Peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat publik di Kabupaten Kebumen dan Klaten akhir tahun lalu menjadi pengalaman buruk yang harus dijadikan pembelajaran. Terkait hal itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung melakukan konsolidasi dengan para kepala daerah yang digelar di Hotel Atria Magelang Senin (9/1).

Terkait hal itu, Ganjar menegaskan jika kepala daerah tidak sekadar berkomitmen untuk menerapkan good governance dan clean government. Namun juga harus mewujudkan komitmennya itu dalam tindakan nyata dengan cara menjadi teladan bagi staf dan rakyatnya. Kejadian OTT di Kebumen dan Klaten beberapa waktu lalu, menurutnya, sangat memalukan dan harus menjadi pukulan keras. Sehingga, di awal tahun ini, saat penggunaan anggaran belum terlalu sibuk, perlu penegasan komitmen bersama untuk tidak korupsi.

“Dan ternyata dari sikap teman-teman menurut saya luar biasa. Berani blak-blakan. Butuh keberanian pemimpin untuk tidak hanya sekadar berani nekat, tapi juga memberikan contoh. Saya titip pada bupati/ wali kota segera perbaiki masing-masing, belajar dari pengalaman Kebumen dan pengalaman Klaten,” terang Ganjar.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan sejumlah kepala daerah menyampaikan usulan yang positif melalui konsolidasi tersebut. Mereka berharap konsolidasi selanjutnya dapat mengikutsertakan pihak legislatif dan penegak hukum. Sehingga konsolidasi dapat dilakukan secara menyeluruh. Ganjar juga meminta bupati dan wali kota senantiasa menerapkan e-government, baik e-planning, e-budgetting, dan lainnya. Sistem informasi online tersebut tentu akan membantu kepala daerah untuk berintegritas saat menerapkan manajemen internal di dalam pemerintahannya.

Selain itu, Ganjar juga berharap whistle blowing system terus dikembangkan. Dan masyarakat menurutnya harus turut serta dalam pengawasan pelayanan publik. Untuk itu, dia meminta kepala daerah ekstra hati-hati saat memimpin. Jangan sampai tergoda untuk melakukan tindak pelanggaran, seperti korupsi. Sebab menurutnya, sewaktu-waktu para kepala daerah itu bisa dilaporkan oleh staf, bahkan publik yang kini semakin kritis.

“Saya ingatkan sudah banyak kabupaten kota yang sebenarnya diintip. Karena apa? Karena semua orang tidak bisa mengunci mulut juga. Semua orang bisa cerewet. Semua orang bisa cerita keluar. Semua orang bisa ngomong ngomong dan itu bukan tidak didengarkan orang lain. Maka yang dibutuhkan adalah orang berani, orang jujur. Kalau memang ada jual beli, laporkan. Sekarang kita ajak, masyarakat berani yuk. Jadi masyarakat terlibat. Ini mau kita dorong,” tandasnya.

(Sumber : Merdeka.com/lain-lain)