Semarang – Gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi di Kota Semarang merealisasikan janji mereka untuk menggelar Aksi Damai bertajuk “Aksi Bela Rakyat 121”, hari kamis (12/1). Sebagai informasi aksi ini di lakukan serentak di 19 titik aksi di seluruh Indonesia.

Aksi Bela Rakyat 121 Aliansi Semarang di laksanakan depan kantor Gubernur Jawa Tengah , dengan massa sejumlah 75 mahasiswa yang dipimpin sdr. Jadug Trimulyo. Beberapa tuntutan yang disampaikan antara lain :
1. Menolak dengan tegas penghapusan subsidi tarif dasar listrik untuk rumah tangga golongan 900 Va yang berimbas pada kenaikan tarif listrik
2. Menolak pemberlakuan PP. No. 60 tahun 2016 tentang kenaikan tarif dasar administrasi kendaraan bermotor dikarenakan tidak ada     pertanggungjawaban yang jelas dari Polri, Kemenkeu bahkan Presiden terkait terbitnya kebijakan ini
3. Menolak kenaikan harga BBM karena bertentangan dengan Perpres Nomor 191 pasal 14 tahun 2014 yang berisi bahwa harga dasar dan harga eceran BBM dalam hal ini meliputi BBM tertentu, BBM khusus penugasan, dan BBM umum non subsidi ditetapkan oleh Menteri ESDM dan tidak sesuai dengan program pengalihan penggunaan dari BBM bersubsidi ke non subsidi yang digalakkan pemerintah serta mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan sektor Migas sebagai alternatif BBm.

Koordinator Aksi menyatakan bahwa aksi ini dilakukan untuk mengingatkan pemerintah dengan tegas guna mempertimbangkan kembali kebijakan yang telah dibuat dengan menciptakan kemaslahatan bagi semua rakyat Indonesia.

WhatsApp Image 2017-01-12 at 15.49.20
Foto : Audiensi Perwakilan Aksi Bela Rakyat 121 dengan Unsur Pimpinan DPRD Prov. Jateng

Pada Pukul 13.30 wib Gabungan BEM yang tergabung dalam Aliansi Semarang Raya berjumlah sekitar 25 orang kembali ke Gedung DPRD Prov. Jateng bermaksud menagih janji audiensi kepada anggota DPRD Prov. Jateng, dan langsung diterima di ruang rapat VIP oleh Bp. Rukma Setia Budi Ketua DPRD Prov. Jateng dan Bp. Ichwan Ketua Ketua Komisi C DPRD Prov. Jateng, yang memberikan tanggapan sbb :
1. Kami menjembatani aspirasi 3 tuntutan BEM ke pemerintah pusat.
2.Mengajak rembug bareng bagaimana negara dapat kita perbaiki dan tetap mengedepankan NKRI
3. Perihal kenaikan STNK, kami telah mengamati gejolak penolakan di medsos, sehingga DPRD reses ke samsat-samsat di Jateng (TMDK/ plat nomor terjadi kenaikan, kertas STNK juga naik, pengesahan naik 25rb motor dan 50rb untuk mobil) dan tidak ada kenaikan pajak. Kekhawatiran kenaikan yang tinggi tidak terbukti. Seharusnya diawali sosialisasi ke masyarakat, karena respons masyarakat menjadi gagap dan antri di samsat sebelum kenaikan.
Harapannya ada kenaikan tarif untuk pengesahan STNK dibarengi dengan peningkatan pelayanan. Mengurangi pungli pd pengurusan STNK, dengan adanya kenaikan tarif pelayanan itu, dana akan masuk ke dalam kas negara langsung.
4. Sementara kenaikan BBM non subsidi terkait fluktuasi harga minyak Luar Negeri.
5. Kenaikan TDL adanya persetujuan DPR atas usulan pemerintah kenaikan TDL 900 VA yang berasal dari keluarga mampu. Penentuan kategori keluarga mampu dan tidak mampu harus jelas tolok ukurnya.

Audiensi selesai pada pukul 14.45 wib, massa perwakilan dan demontran meninggalkan lokasi dan demontrasi berlangsung aman dan terkendali.

(Sumber : Bid. Kewaspadaan Kesbang Jateng)