SOSIALISASI BPJS KESEHATAN--Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo saat siaran live di iNews Sindo Trijaya FM untuk memberikan sosialisasi BPJS Kesehatan, di Rumah Dinas Gubernur Jateng Puri Gede, Semarang, Kamis (27/08/15). Koran Sindo/Budi Arista Romadhoni

Semarang – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo telah menandatangani surat keputusan No 560/50/2016 tentang penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2017 pada Senin (21/11)lalu. Nominal upah tertinggi adalah Kota Semarang Rp 2.125.000 dan terendah adalah Kabupaten Banjarnegara Rp 1.370.000.

Kabupaten Jepara mengalami kenaikan prosentase tertinggi mencapai 18 persen. Sedangkan kenaikan di daerah lainnya rata-rata sudah di atas Nasional, yakni mencapai lebih dari 8,25 persen.

 

Daftar UMK 2017 35 kabupaten/kota:

1. Kota Semarang : Rp 2.125.000
2. Kabupaten Demak : Rp 1.900.000
3. Kabupaten Kendal : Rp 1.774.867
4. Kabupaten Semarang : Rp 1.745.000
5. Kota Salatiga : Rp 1.596.844,87
6. Kabupaten Grobogan : 1.435.000
7. Kabupaten Blora : Rp 1.438.100
8. Kabupaten Kudus : 1.740.900
9. Kabupaten Jepara : Rp 1.600.000
10. Kabupaten Pati : 1.420.500
11. Kabupaten Rembang : Rp 1.408.000
12. Kabupaten Boyolali : Rp 1.519.289
13. Kota Surakarta : Rp 1.534.985
14. Kabupaten Sukoharjo : Rp 1.513.000
15. Kabupaten Sragen : Rp 1.422.585,52
16. Kabupaten Karanganyar ; Rp 1.560.000
17. Kabupaten Wonogiri : Rp 1.401.000
18. Kabupaten Klaten : Rp 1.528.500
19. Kota Magelang : Rp 1.453.000
20. Kabupaten Magelang : Rp 1.570.000
21. Kabupaten Purworejo : Rp 1.445.000
22. Kabupaten Temanggung : Rp 1.431.500
23. Kabupaten Wonosobo : Rp 1.457.100
24. Kabupaten Kebumen : Rp 1.433.900
25. Kabupaten Banyumas : Rp 1.461.400
26. Kabupaten Cilacap : Rp 1.693.689
27. Kabupaten Banjarnegara : Rp 1.370.000
28. Kabupaten Purbalingga : Rp 1.522.500
29. Kabupaten Batang : Rp 1.603.000
30. Kota Pekalongan : Rp 1.623.750
31. Kabupaten Pekalongan : Rp 1.583.697,50
32. Kabupaten Pemalang : Rp 1.460.000
33. Kota Tegal : Rp 1.499.500
34. Kabupaten Tegal : Rp 1.487.000
35. Kabupaten Brebes : Rp 1.418.100

Ganjar menyatakan, nominal UMK ini mulai berlaku 1 Januari 2017. Seluruh perusahaan di Jateng wajib membayar tenaga kerja sesuai nominal yang sudah ditetapkan. “Kalau melanggar kita beri sanksi tegas,” kata Ganjar

(Sumber : Merdeka.com dan sumber lain)