imagesSemarang – Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat merekomendasikan empat alternatif untuk menyesaikan polemik batas wilayah antara Kabupaten Magelang dan Kota Magelang. Jika dalam waktu satu pekan kedua daerah belum bisa sepakat menentukan pilihan, pemerintah pusat akan mengambil alih menuntaskan masalah tapal batas tersebut.

“Masalah batas wilayah ini sudah berproses lama sekali. Hasil rapat ini menegaskan bahwa alternatif yang telah dipilih dirundingkan lagi oleh bupati dan walikota Magelang. Apabila itu tidak tercapai maka diberikan kewenangan kepada Kemendagri. Tetapi ini (penyerahan ke pusat) saya hindari, karena kalau itu terjadi akan menunjukan Jateng tidak bisa bermusyawarah,” terang Sekretaris Derah Provinsi Jateng Dr
Ir Sri Puryono KS MP seusai rapat koordinasi penyelesaian batas wilayah Kabupaten dan Kota Magelang di ruang rapat Gedug B Setda Jateng, Kamis (11/8).

Pada rapat terakhir 10 Februari 2016, kata dia, Tim PBD Pusat menyampaikan kajian mengenai empat alternatif penyelesaian batas daerah Kabupaten dan Kota Magelang sesuai kaidah-kaidah penegasan daerah. Yakni seluruh Desa Mertoyudan masuk ke Kabupaten Magelang, batas Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang mengikuti Jalan Soekarno Hatta, membagi wilayah New Armada Magelang melalui jalan lingkungan, serta mengikuti jalan bekas kereta api.

“Dari empat alternatif itu, Kota Magelang memberikan catatan kemungkinan ada kesepakataan lain di dalam alternatif, bukan menambah alternatif. Nah ini kan tidak jalan. Seharusnya alternatif sudah dilakukan dalam waktu 30 hari. Dan itu sebenarnya menjadi hak pusat untuk memutuskan tetapi dikembalikan lagi ke kita,” bebernya.

Sementara itu Direktur Toponimi dan Batas Antar Daerah Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Dr Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan, ada dua usulan berbeda dari dua daerah yang bersangkutan. Kabupaten Magelang memilih alternatif tiga, sedangkan wali kota Magelang tidak memilih alternatif yang diajukan, tetapi mengacu pada keputusan tahun 1987. Yakni luas  wilayah Kota Magelang sesuai dengan Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor : 6/DPRD/1987 tanggal 15 September 1987.

Dalam menentuan empat alternatif tersebut, lanjut dia, pihaknya menggunakan kaidah penegasan batas, termasuk batas alam dan buatan. Selain mempelajari dokumen-dokumen terkait tapal batas Kabupaten dan Kota Magelang, Tim PBD bersama tim dari Pemprov Jateng juga melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

“Dengan rapat ini seyogyanya ada kearifan. Apalagi ada sesepuh-sesepuh yang memberikan masukan. Intinya dokumen apa pun itu bisa dijadikan pertimbangan selama disepakati. Karena apa gunanya kita bongkar dokumen mulai zaman belanda setebal 50 centimeter kalau keduanya tidak menyepakati,” pinta Tumpak.

Ia menegaskan, luas wilayah dan batas wilayah merupakan dua hal yang berbeda. Sehingga ketika batas wilayah sudah ditetapkan kemudian ada perubahan luas wilayah maka batas akan berubah. Namun dalam kasus di Kabupaten dan Kota Magelang, batas belum ditetapkan sudah terjadi kebijakan penyerahan cakupan wilayah.

“Maka otomatis cakupan wilayah yang diatur dalam undang-undang pembentukan harus direvisi. Nah ini tidak terjadi dalam proses itu,” imbuh Tumpak.

Ia menjelaskan cakupan wilayah yang tercantum dalam empat alternatif tersebut sama, hanya berbeda pada titik-titik koordinat. Cakupan wilayahnya antara lain mengembalikan sebagian besar Desa Mertoyudan masuk Kabupaten Magelang, semua bangunan perkantoran Kota Magelang masuk wilayah Kota Magelang, sebagian Desa Banyurojo yang secara eksisting telah dipergunakan sebagai wilayah perkotaan.

Selain itu, sebagian wilayah Desa Bulurejo (Kampung Karet) secara masif sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Magelang, penduduk Kampung Karet sudah mempunyai KTP Kelurahan Jurangombo Selatan, Kota Magelang, SMKN 1 Kota Magelang masuk wilayah Kota Magelang, serta Akademi Militer (Akmil) terbagi ke wilayah Kabupaten dan Kota Magelang.

(Sumber : Biro Humas Prov Jateng)