Menlu-RI-Retno

 

Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016, pukul 14.00 WIB (09.00 waktu Belanda), di Denhaag Belanda dibacakan keputusan pengadilan rakyat internasional atas kejahatan kemanusiaan periode 1965 di Indonesia atau International People’s Tribunal (IPT) 1965, oleh ketua Mejelis Hakim Zak Yacoob (mantan hakim Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan). Pemutaran video pembacaan keputusan juga didengarkan secara bersamaan dan langsung oleh akademisi, ahli hukum internasional dan aktivis kemanusiaan secara bersamaan beberapa negara yaitu;
a. Indonesia di YLBHI.
b. Merlbourne, Australia di Universitas yang diorganisir Kate McGregor
c. Phnom Penh, Kamboja, diorganisir oleh Helen Jarvis (merupakan salah satu hakim IPT 65 dan mantan hakim pengadilan internasional Kamboja)
d. Frankfurt, Jerman
e. Amsterdam, Belanda.
d. Stockholm, Dwedia

Tokoh yang hadir dalam persidangan sbb:
a. Frederiek de Vlamming ( guru besar hukum pidana Internasional di UVA
b. Helen Jarvis (salah satu hakim IPT 65)
c. Kate McGregor (Penulis buku The Countour of Violence in Indonesia 1965)
d. Dewi Ratna Wulan (peneliti YPKP)
e. Tom Ilyas (eksil)
f. Dagmar Oberlies

Pemutaran Video secara live dilaksanakan di Kantor YLBHI yang mana disaksikan -/+ 50 orang aktifis dan wartawan dari berbagai media, diantaranya dihadiri oleh
a. Ibu Nursyahbani Katsasungkana
b. Ibu Rapna Saptari (IPT 65)
c. Para Aktivis HAM dan IPT 65

Hasil putusan persidangan sbb:

Hakim menyatakan Indonesia bertanggung jawab dan bersalah atas kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan atas tindakan dan perbuatan tidak manusiawi, khususnya yang dilakukan oleh pihak militer melalui sistem komando. Semua kejahatan terhadap kemanusiaan, dilakukan kepada warga masyarakat Indonesia dengan sistematis, diam-diam, tapi meluas. Sepuluh kejahatan HAM berat yang dilakukan pada periode 1965-1966 adalah :
a. pembunuhan massal,
b. pemusnahan,
c. Pemenjaraan,
d. Perbudakan,
e. Penyiksaan,
f. Penghilangan paksa,
g. Kekerasan seksual,
h. Pengasingan,
i. Propaganda palsu,
j. keterlibatan negara lain,
k. genosida.

“Semua tindakan ini merupakan bagian integral dari serangan yang menyeluruh, meluas, dan sistematis terhadap PKI, organisasi-organisasi onderbouw-nya, para pemimpinnya, anggotanya, pendukungnya, dan keluarga mereka, termasuk mereka yang bersimpati pada tujuannya, dan secara lebih luas juga terhadap orang yang tak berkaitan dengan PKI,”. Indonesia gagal mencegah terjadinya tindakan tidak manusiawi ini, ataupun menghukum mereka yang terlibat atau melakukannya.

“Sebab jika terjadi perbuatan pidana yang dilakukan terpisah dari pemerintah, atau tindakan yang biasa disebut aksi lokal spontan, bukanlah berarti negara dibebaskan dari tanggung jawab. Negara wajib menghalangi kembali berulangnya kejadian, dan menghukum mereka yang bertanggung jawab,”

Rekomendasi putusan pengadilan yaitu;
1. Pemerintah Indonesia agar segera dan tanpa pengecualian, meminta maaf pada semua korban, penyintas, dan keluarga mereka atas tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh negara dan tindakan kejahatan lainnya yang dilakukan negara terkait peristiwa 1965.
2. Menyelidiki dan menuntut semua pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan.
3. memastikan ada kompensasi yang setimpal dan upaya ganti rugi bagi semua korban dan penyintas.

Menlu Indonesia, Retno Marsudi, menyatakan Pemerintah Indonesia menghormati hasil putusan IPT 1965 tersebut, tetapi sifat putusan pengadilan tersebut tidak mengikat, sehingga Pemerintah Indonesia tidak harus melaksanakan rekomendasi IPT 1965 dan tidak akan meminta maaf kepada para korban peristiwa 65.